1. LATAR BELAKANG

Kesadaran tentang pentingnya jaminan perlindungan sosial terus berkembang sesuai amanat pada perubahan UUD 1945 Pasal l34 ayat 2, yaitu menyebutkan bahwa negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan dimasukkannya Sistem Jaminan Sosial dalam perubahan UUD 1945, kemudian terbitnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) menjadi suatu bukti yang kuat bahwa pemerintah dan pemangku kepentingan terkait memiliki komitmen yang besar untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya. Melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial, pada hakekatnya bertujuan untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

Untuk mewujudkan komitmen global sebagaimana amanat resolusi WHA ke-58 tahun 2005 di Jenewa yang menginginkan setiap negara mengembangan Universal Health Coverage (UHC) bagi seluruh penduduk, maka pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Berbagai negara berupaya memenuhi kebutuhan kesehatan warganya dengan sistem jaminan kesehatan. Namun, karena dipengaruhi oleh kepentingan dan paradigma yang berbeda-beda, sistem jaminan kesehatan yang ada di dunia ini juga beragam bentuknya. Di Indonesia, sistem yang diterapkan saat ini bernama “Jaminan Kesehatan Nasional” (JKN) yang merupakan bagian dari “Sistem Jaminan Sosial Nasional” (SJSN) berdasarkan UU No. 40 Tahun 2004 Tentang SJSN.

  1. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikembangkan di Indonesia merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan melalui mekanisme asuransi sosial yang bertujuan agar seluruh penduduk Indonesia terlindungi dalam sistem asuransi sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Perlindungan ini diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

Unsur-unsur penyelenggaraan dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) meliputi:

  1. Regulator

Yang meliputi berbagai kementerian/lembaga terkait antara lain Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).

  1. Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah seluruh penduduk Indonesia, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.

  1. Pemberi Pelayanan Kesehatan

Pemberi Pelayanan Kesehatan adalah seluruh fasilitas layanan kesehatan primer (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) dan rujukan (Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut)

  1. Badan Penyelenggara

Badan Penyelenggara adalah badan hukum publik yang menyelenggarakan program jaminan kesehatan sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

  1. Prinsip Prinsip Penyelenggaraan

Dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) mengacu pada prinsip-prinsip sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yaitu:

  1. Kegotongroyongan

Dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), prinsip gotong royong berarti peserta yang mampu membantu peserta yang kurang mampu, peserta yang sehat membantu yang sakit. Hal ini terwujud karena kepesertaannya bersifat wajib untuk seluruh penduduk.

  1. Nirlaba

Dana yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) adalah dana amanah yang dikumpulkan dari masyarakat secara nirlaba bukan untuk mencari laba (for profit oriented). Tujuan utamanya adalah untuk memenuhi sebesar-besarnya kepentingan peserta.

  1. Keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.

Prinsip manajemen ini mendasari seluruh kegiatan pengelolaan dana yang berasal dari iuran peserta dan hasil pengembangannya.

  1. Portabilitas

Prinsip portabilitas jaminan sosial dimaksudkan untuk memberikan jaminan yang berkelanjutan kepada peserta sekalipun mereka berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

  1. Kepesertaan bersifat wajib

Kepesertaan wajib dimaksudkan agar seluruh rakyat menjadi peserta sehingga dapat terlindungi. Meskipun kepesertaan bersifat wajib bagi seluruh rakyat, penerapannya tetap disesuaikan dengan kemampuan ekonomi rakyat dan pemerintah, serta kelayakan penyelenggaraan program.

  1. Dana Amanah

Dana yang terkumpul dari iuran peserta merupakan dana titipan kepada badan penyelenggara untuk dikelola sebaik-baiknya dalam rangka mengoptimalkan dana tersebut untuk kesejahteraan peserta.

  1. Hasil pengelolaan dana Jaminan Sosial

Dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta.

Berbeda dengan Indonesia yang menerapkan jaminan kesehatan berbasis asuransi, di Inggris diterapkan sistem jaminan kesehatan berbasis pajak yang bernama “Pelayanan Kesehatan Nasional” (National Health Service disingkat NHS). Seperti yang dinyatakan situs NHS, “Pembiayaan untuk NHS langsung berasal dari pajak dan diberikan kepada Departemen Kesehatan oleh Parlemen.”[2] NHS memberikan secara gratis hampir semua jenis pelayanan kesehatan, seperti pemeriksaan kehamilan, perawatan gawat darurat, dan lain-lain. Pengecualiannya, yang memerlukan pembayaran hanya sedikit, seperti obat yang diresepkan (prescriptions), pengobatan gigi dan mata.

Mungkin ada yang berpikiran bahwa Inggris bisa menerapkan jaminan kesehatan semacam itu karena merupakan negara maju yang secara ekonomi kuat. Tetapi, jika kita lihat sejarah NHS, program NHS dibangun di atas reruntuhan Perang Dunia II pada 1948. Film The NHS: A Difficult Beginning, yang merupakan dokumenter BBC untuk memperingati ulang tahun NHS yang ke-60, menceritakan perjuangan untuk mewujudkan NHS di tengah berbagai penentangan terhadapnya. Tokoh utama perjuangan ini adalah Aneurin Bevan, Menteri Kesehatan Inggris saat itu, yang berasal dari Partai Buruh Inggris.

Setelah Perang Dunia II, Inggris mengalami kebangkrutan ekonomi. Problem ekonomi ini berimplikasi pada masalah kesehatan warga Inggris, terutama mereka yang berasal dari kelas pekerja. Ribuan meninggal karena TBC setiap tahunnya. Seorang anak yang bisa tumbuh sampai umur 12 tahun mengalami masalah gigi rusak serta tulang dan jantung yang lemah. Hal ini terjadi karena mayoritas dari mereka tidak mampu membayar jasa kesehatan. Dokter-dokter yang bekerja di daerah kumuh pun sangat sedikit. Jumlah dokter umum di daerah East End, London, hanya 1 untuk 18.000 orang, sementara di daerah elit, ada 1 dokter untuk 250 orang. Para dokter enggan bekerja di daerah kumuh, karena uang yang didapat hanya sedikit. Ada upaya-upaya karitatif seperti parade penggalangan dana untuk pengobatan orang miskin. Tetapi, cara-cara itu tidak bisa menuntaskan persoalan kesehatan warga Inggris.

Masyarakat Inggris pun menginginkan perubahan. Pada 1945, Partai Buruh berhasil menangkap aspirasi ini dan memenangkan pemilu. Terbentuk ‘pemerintahan Partai Buruh’ yang dipimpin oleh Perdana Menteri Clement Attlee dari Partai Buruh. Attlee menggantikan Winston Churcill, Perdana Menteri sebelumnya dari Partai Konservatif atau yang juga biasa disebut Partai Tory. Reformasi pun menyapu Inggris. Pemerintahan Partai Buruh melakukan nasionalisasi atas industri tambang, fasilitas listrik, kereta api dan transportasi jarak jauh. Pada Januari 1948, Menteri Kesehatan Aneurin Bevan menyatakan, mulai 5 Juli 1948, akan tersedia jaminan kesehatan gratis berbasis pajak untuk penduduk Inggris.

Penentangan terhadap Bevan pun bermunculan. Partai Tory menentang Rancangan Undang-Undang (RUU) dari Bevan di parlemen. Beredar wacana bahwa gagasan Bevan akan membawa bencana, karena ekonomi Inggris masih lemah. Namun, penentangan paling mengkhawatirkan datang dari kalangan medis, yang seharusnya menjadi salah satu penopang NHS. Dokter-dokter di Inggris saat itu memang lebih seperti “kontraktor independen,” bukan “kelas pekerja.” Mereka membuka praktek atau jasa bedah mereka sendiri. Para dokter ini khawatir NHS akan menjadikan mereka sebagai “dokter negara” dan menghilangkan kebebasan serta pendapatan mereka. Karena itulah mereka menentang gagasan Bevan.

Oposisi kalangan medis ini direpresentasikan oleh Asosiasi Medis Inggris (British Medical Association disingkat BMA). Tidak semua kalangan medis menentang Bevan. Ada juga minoritas yang mendukungnya, seperti para mahasiswa kedokteran yang tergabung dalam Asosiasi Medis Sosialis. Adapun Bevan berhasil memenangkan dukungan parlemen dan publik. Jajak pendapat Gallup menunjukkan hanya 13% publik yang mendukung para dokter. Tetapi, oposisi dari kalangan medis tetap kuat. Masalahnya, NHS hanya bisa berjalan jika kalangan medis bergabung dalam NHS.

Bevan lalu melobi Charles McMoran, Presiden Sekolah Kedokteran Kerajaan (Royal College of Physicians) yang juga merupakan dokter pribadi Winston Churcill, untuk mengimbangi kekuatan BMA. McMoran mengusulkan kepada Bevan agar mengamandemen UU NHS dengan jaminan bahwa para dokter tidak akan dijadikan pegawai negeri tanpa melalui UU baru. Pada 7 April 1948, Bevan mengamandemen UU NHS dan McMoran pun mendukung NHS. Namun, BMA tetap menolak NHS. Bevan tidak gentar. Meski belum mengamankan dukungan kalangan medis, ia melakukan kampanye publik yang masif untuk mendidik warga tentang NHS. Hasilnya, 75% warga Inggris mendaftar ke NHS. Menghadapi tekanan publik yang kuat ini, BMA akhirnya setuju dengan NHS.

Tetapi, masalah yang dihadapi NHS bukan hanya oposisi dari kalangan medis. Ada juga problem infrastruktur kesehatan yang buruk di Inggris pasca Perang Dunia II. Sebagian besar rumah sakit di Inggris masih berupa reruntuhan. Perlatan medis dan tenaga perawat yang ada juga tidak memadai. Berbagai usaha dilakukan untuk mengatasi hal ini. Diantaranya kampanye untuk merekrut 30.000 perawat untuk 400.000 tempat tidur rumah sakit. Menjelang dibukanya NHS, kalangan medis yang awalnya beroposisi terhadap Bevan, bekerja keras mempersiapkan NHS. Pada 5 Juli 1948, sesuai dengan janji Bevan, NHS dibuka untuk penduduk Inggris.

Perjuangan mewujudkan NHS adalah salah satu contoh bagaimana tekad politik yang kuat bisa mewujudkan apa yang pada awalnya terlihat “tidak realistis” menjadi kenyataan. Aneurin Bevan dan pemerintahan Partai Buruh Inggris tetap optimis memajukan NHS, sekalipun menghadapi oposisi dari berbagai kalangan serta situasi ekonomi dan infrastruktur kesehatan yang buruk pasca Perang Dunia II. Tentu saja, agar tidak menjadi angan-angan, tekad politik yang kuat tetap perlu dibasiskan pada analisis atas kemungkinan-kemungkinan yang ada di kondisi objektif. Masalahnya, analisis bisa bias jika sudah dibingkai terlebih dahulu dengan situasi psikologis yang pesimis. Karenanya, kerja intelek tetap perlu dikombinasikan dengan optimisme kehendak.

Sekarang ini, setelah 66 tahun berdiri, NHS memang sedang dipreteli oleh kekuatan-kekuatan neoliberal. Tendensi Partai Buruh Inggris juga sudah berubah dari “sosialis” menjadi “liberal.” Pada 1995, atas usulan Tony Blair, Klausa IV Konstitusi Partai Buruh yang mencakup prinsip “kepemilikan bersama alat-alat produksi, distribusi dan pertukaran” diganti menjadi prinsip ekonomi “dimana usaha pasar dan kerasnya kompetisi bergabung dengan kekuatan kemitraan dan kerjasama.”[3]

Meski demikian, NHS tetap bisa menjadi inspirasi bagi kita di Indonesia. JKN yang berbasis asuransi perlu diganti dengan jaminan kesehatan berbasis pajak agar hak warga atas kesehatan terpenuhi. Tentu saja, jaminan sosial semacam NHS sulit diterapkan jika tidak ada kebijakan peningkatan pendapatan negara, seperti pajak progresif perusahaan atau nasionalisasi aset-aset vital. Pilpres saat ini adalah momen yang tepat bagi masyarakat untuk mendesakkan penerapan jaminan kesehatan berbasis pajak agar menjadi agenda pemerintahan mendatang. Presiden yang layak memimpin Indonesia haruslah Presiden yang peduli dengan pemenuhan hak atas kesehatan warganya.

Daftar Pustaka

Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional

Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, diunduh 29 April 2014 dari http://www.kontras.org/baru/Kovenan%20Ekosob.pdf.

 “About the National Health Service (NHS),” diunduh pada 13 April 2014 http://www.nhs.uk/NHSEngland/thenhs/about/Pages/overview.aspx.

Perbandingan antara Klausa IV yang lama dan baru Partai Buruh Inggris bisa dilihat di situs Labourcounts, diunduh pada 20 Mei 2014 dari http://www.labourcounts.com/clause4.htm;

John Rentoul, “‘Defining moment’ as Blair wins backing for Clause IV,” The Independent, 14 Maret 1995, diunduh pada 20 Mei 2014 dari http://www.independent.co.uk/news/defining-moment-as-blair-wins-backing-for-clause-iv-1611135.html.