Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sekarang sedang mengalami reformasi cukup fundamental, yang dilakukan untuk memperbaiki beberapa masalah struktural program tersebut. Hal ini karena program yang ada sekarang, dinilai kurang berhasil dalam mencegah penduduk Indonesia semakin jatuh ke dalam jurang kemiskinan akibat dampak krisis ekonomi pada tahun 1997/1998 yang lalu. Saat ini hanya sekitar 10% dari seluruh penduduk Indonesia (baik pekerja maupun keluarganya) yang menjadi peserta sebuah program dana pensiun, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun sektor swasta, terutama yang disponsori oleh perusahaan milik negara dan perusahaan multinasional. Ada beberapa jenis program pensiun yang dikelola oleh pemerintah saat ini. Dua program pensiun yang paling besar adalah Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) untuk pegawai swasta di sektor formal, dan Program Tabungan Asuransi Sosial Pegawai Negeri (Taspen) untuk para pegawai negeri/pensiunan pegawai negeri dan keluarganya. Selain dua program tersebut, juga terdapat program dana pensiun Asabri untuk anggota ABRI dan Polri beserta keluarga mereka dan Asuransi Kesehatan (Askes) yang diperuntukkan bagi pelayanan kesehatan PNS. Namun berbagai program jaminan sosial tersebut  dinilai kurang berhasil memberikan manfaat yang berarti kepada penggunanya, karena jumlah pesertanya kurang, jumlah nilai manfaat program kurang memadai, dan kurang baiknya tata kelola manajemen program tersebut.

Mengantisipasi hal itu, saat ini pemerintah sedang berusaha menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Jaminan Sosial Nasional (RUU Jamsosnas) yang dijadwalkan akan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam beberapa bulan mendatang. RUU tersebut akan menggantikan program-program jaminan sosial yang ada sekarang (Askes, Jamsostek, Taspen, dan Asabri) yang dinilai kurang berhasil memberikan manfaat bagi pesertanya.

 

Pemahaman Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah khususnya dan lembaga-lembaga publik umumnya, untuk memenuhi kepentingan publik (Saefullah, 2008:48). Keberhasilan suatu kebijakan publik ditentukan oleh berbagai faktor dan unsur serta fasilitas yang diperlukan. Oleh karena itu pemahaman tentang kebijakan publik perlu dianalisis secara menyeluruh dan bukan hanya pada pelaksanaannya di lapangan. Secara umum tahap-tahap kebijakan publik dapat dibedakan pada tingkat perumusan kebijakan, tingkatan pelaksanaan, kebijakan, dan tingkatan evaluasi kebijakan.

Analisis pada tingkatan perumusan kebijakan difokuskan pada bagaimana kebijakan dibuat sampai dengan keluarnya suatu ketetapan keputusan. Persoalan yang krusial dalam tingkatan perumusan adalah informasi yang akurat tentang masalah yang dihadapi sehingga keputusan yang diambil tepat. Oleh karena itu dalam pengumpulan informasi harus didasarkan pada forecasting, yaitu melihat gejala atau kecenderungan jauh ke depan. Tujuannya untuk mengumpulkan informasi berdasarkan kenyataan yang ada dilapangan serta menganalisis kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dalam waktu tertentu. Makin jauh melihat kemungkinan ke depan makin kuat perkiraan yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan.

Pada dasarnya kepentingan tersebut ada yang mewakili kepentingan publik sasaran dan ada yang mewakili kepentingan pengambil keputusan. Edward III dan Sharkansky (1978:211) mengemukakan constraints atau hambatan dalam pengambilan keputusan yang dapat dibedakan dalam  economic constraints dan political constraints. Economic constraints menyangkut biaya dan fasilitas material yang harus disediakan apabila suatu keputusan ditetapkan, termasuk kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Political constraints berhubungan dengan reaksi politik dari masyarakat umum dan opini publik terhadap keputusan yang diambil pemerintah.

Pelaksanaan dari kebijakan yang diambil berdasarkan informasi dari hasil penelitian yang mendalam dan menyeluruh biasanya tidak akan mengalami banyak kesulitan. Kesulitan atau masalah yang timbul karena ketidakcocokan antara kebijakan yang telah diambil dengan kenyataan yang ada dilapangan. Kadang-kadang masalah tersebut menyangkut aspek-aspek yang tidak bisa diukur secara kuantitatif. Umpamanya, aspek-aspek yang berhubungan dengan sistem nilai, perbedaan budaya, persepsi atau pemahaman, rasa keadilan dan keterusterangan dan lain sebagainya.

Dalam menganalisis pelaksanaan kebijakan menurut Edward III (1980:56) harus mencakup understanding implementation, communication, resource, dispositions, bureaucratic structure, dan problem atau  prospect. Pemahaman pelaksanaan kebijakan bukan hanya harus dimiliki oleh aparat lembaga pelaksana tetapi juga oleh publik atau masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan. Langkah selanjutnya dalam pelaksanaan  kebijakan adalah melakukan sosialisasi agar kebijakan diketahui, dimengerti, dan diterima oleh semua pihak yang bersangkutan. Kegiatan ini harus dilakukan melalui komunikasi yang sifatnya persuasif dengan pemilihan media yang terjangkau dan mudah dipahami komunikan. Fasilitas sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya, menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Demikian pula masalah di lapangan serta prospek ke depan perlu diperhitungkan dengan cermat.

Evaluasi kebijakan dimaksudkan untuk mempelajari konsekuensi dari suatu kebijakan serta mengumpulkan informasi sebagai bahan pertimbangan bagi kebijakan-kebijakan selanjutnya. Analisis evaluasi kebijakan bisa didasarkan baik pada pengumpulan data dan informasi yang bersumber dari lembaga-lembaga formal maupun dari lembaga-lembaga informal dan masyarakat umum. Bagaimana suatu kebijakan yang dilaksanakan dapat dirasakan oleh rakyat umum atau lingkungan masyarakat yang menjadi sasaran. Perubahan apa yang terjadi dalam masyarakat setelah kebijakan dilaksanakan. Sumber informasi melalui jalur formal sering dikritik dengan alasan hanya bersifat formalitas dan lebih banyak mengemukakan aspek yang positifnya saja. Sumber informasi yang dianggap bisa memberikan gambaran realisitis walaupun kadang-kadang bersifat oposisi atau reaksiner, antara lain, media massa, reaksi umum berupa protes, unjuk rasa, forum-forum diskusi, lembaga swadaya masyarakat, dan lain sebagainya yang mencerminkan opini publik yang berkembang. Walaupun demikian, informasi terbaik dalam melakukan evaluasi kebijakan adalah yang didasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan secara khusus oleh lembaga-lembaga pengkajian yang relevan.

 

Kebijakan Sistem Jaminan Sosial

Untuk mengoptimalkan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan mengurangi tingkat kemiskinan di segala aspek, dan dengan meningkatkan standar kehidupan masyarakat, maka diperlukan berbagai program perlindungan sosial untuk seluruh masyarakat. Di Indonesia selama ini telah dikenal berbagai program jaminan sosial sebagai bagian dari kebijakan perlindungan sosial, namun program tersebut masih dirasakan kurang memadai.

Kebijakan yang diambil selama ini kelihatannya baru merupakan kebijakan untuk mengatasi kemiskinan dalam jangka pendek dan belum berorientasi pada pemecahan jangka panjang. Yang dimaksud kebijakan jangka pendek adalah kebijakan untuk mengatasi kemiskinan tersebut dengan cara memberi sandang dan pangan atau penjualan beras murah tetapi dengan kualitas rendahyang disebut dengan istilah kurang etis “raskin”atau”beras miskin”. Sama halnya seperti orang diberi makan hanya untuk agar tidak kelaparan dan bukan untuk menjaga dan memelihara kesehatan hidupnya.

Salah satu bentuk regulasi itu adalah adanya jaminan sosial (social security) bagi masyarakat miskin. Jaminan sosial adalah sistem atau skema pemberian tunjangan yang menyangkut pemeliharaan penghasilan (income maintenance). Jaminan sosial merupakan hak asasi setiap warga negara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat 2. Secara universal jaminan sosial dijamin oleh Pasal 22 dan 25 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh PBB (1948), dimana Indonesia ikut menandatanganinya.

Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2004  tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup dan pekerjaan yang layak. Jaminan  sosial dalam hal ini berhubungan dengan kompensasi dan program kesejahteraan yang diselenggarakan pemerintah untuk rakyatnya.

Beberapa program jaminan sosial yang selama ini dilaksanakan, diantaranya adalah:

1)     Asuransi Kesehatan (ASKES)

Penyelenggara Asuransi Kesehatan di Indonesia adalah PT Askes, dimana 100 persen kepemilikannya adalah milik pemerintah RI dibawah Departemen Kesehatan. Tujuan dibentuknya Askes adalah untuk menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, serta pembangunan di bidang asuransi khususnya asuransi kesehatan bagi PNS, penerima pensiunan, veteran, perintis kemerdekaan berserta keluarganya, dan peserta lainnya.

2)     Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)

Berbeda dengan askes yang sebagian besar atau peserta utamanya adalah PNS/militer, Jamsostek adalah layanan jaminan kesejahteraan bagi buruh dan pegawai swasta.

Manfaat perlindungan dari Jamsostek adalah agar dapat memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja. Program ini merupakan program perlindungan yang bersifat dasar bagi tenaga kerja yang bertujuan untuk menjamin adanya keamanan dan kepastian terhadap resiko-resiko sosial ekonomi, dan merupakan sarana penjamin arus penerimaan penghasilan bagi tenaga kerja dan keluarganya apabila terjadi resiko-resiko sosial ekonomi, dengan mekanisme asuransi yang terjangkau oleh pengusaha dan tenaga kerja.

3)     Program Tabungan Asuransi Sosial Pegawai Negeri (Taspen)

Taspen dibentuk untuk memberikan jaminan pada masa pensiun, asuransi kematian, dan nilai tunai asuransi sebelum pensiun dengan memberikan suatu jumlah sekaligus (lump sum) kepada peserta atau ahli warisnya, di samping pembayaran bulanan dari pensiun yang bersangkutan. Jumlah sekaligus itu diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bekal untuk memulai hidup baru sesudah pensiun. Program ini diperluas dengan pensiun hari tua, ahli waris, dan cacat untuk PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 1981.

Sesuai dengan maksud dan tujuannya, maka peserta Taspen adalah seluruh Pegawai Negeri, yaitu mereka yang diangkat dan dipekerjakan dalam suatu jabatan negeri oleh pejabat negara atau badan negara yang berwenang mengangkatnya, dan digaji menurut peraturan gaji yang berlaku baginya dan dibayar atas beban Belanja Pegawai dari Anggaran Belanja Negara/Daerah.

4)     Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI)

PT ASABRI (Persero) adalah Badan Usaha MIlik Negara yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi Prajurit TNI, Anggota Polri dan PNS Dephan/Polri dengan memberikan perlindungan terhadap risiko berkurang atau hilangnya penghasilan peserta yang bersangkutan melalui penyelenggaraan asuransi sosial di lingkungan Dephan, TNI dan Polri.

 

Saat ini program-program tersebut di atas, masih berjalan dan diharapkan dapat terintegrasi menjadi sebuah badan yang terpusat dan dikelola dengan bentuk pelayanan sosial publik. Jaminan sosial merupakan kebijakan yang didesain untuk menjamin bahwa setiap orang sekurang-kurangnya memiliki pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Jaminan sosial merupakan sektor kunci dari sistem negara kesejahteraan berdasarkan prinsip bahwa negara harus berusaha dan mampu menjamin adanya jaring pengaman pendapatan (financial safety net) atau pemeliharaan pendapatan (income maintenance) bagi mereka yang tidak memiliki sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Manfaat program Jamsosnas yang dirancang pemerintah tersebut cukup komprehensif, yaitu meliputi jaminan hari tua, asuransi kesehatan nasional, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian. Program ini akan mencakup seluruh warga negara Indonesia, tidak peduli apakah mereka termasuk pekerja sektor formal, sektor informal, atau wiraswastawan.

Menurut rencana pemerintah,  warga negara Indonesia yang mempunyai pendapatan di bawah UMR daerah akan dikategorikan sebagai warga yang pendapatannya kurang, dengan demikian berhak mendapat subsidi dari pemerintah. Peranan pemerintah sendiri akan terbatas pada pembuatan peraturan dan perundangan dan pengawasan peraturan dan perundangan tersebut (dengan serius) untuk melindungi tabungan jaminan sosial masyarakat/pekerja. Selain itu, pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan bantuan sosial kepada penduduk Indonesia termiskin yang sudah tidak mampu bekerja (misalnya para kaum manula dan penderita cacat permanen).

 

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arifianto, Alex. 2004. Reformasi Sistem Jaminan Sosial di Indonesia: Sebuah Analisa atas Rancangan Undang-Undang Jaminan Sosial Nasional. Jakarta: Lembaga Penelitian SMERU.

Saefullah, A. Djadja. 2008. Perspektif Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Era     Desentralisasi. Bandung: LP3AN FISIP UNPAD

 

Edwards III,  George C and Ira Sharkansky. 1978. The Policy Predicament, Making         and Implementing Public Policy.  San Fransisco: W.H Freeman and Company.

 

Edwards III, George C. 1980. Implementing Public Policy. Washington, D.C.: Congressional Quartely Press. 2004