Asuransi atau pertanggungan menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1992, diartikan sebagai perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri pada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian pada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang  yang dipertanggungkan. Menurut Mukti (2007) Ada dua jenis asuransi kesehatan menurut jenis pengelolaan yaitu :

  1. Asuransi kesehatan komersial berorientasi pada profit dan tidak memungkinkan terjadinya mekanisme gotong-royong diantara berbagai elemen lapisan masyarakat.
  2. Asuransi kesehatan sosial adalah suatu sistem manajemen risiko social seperti risiko kehilangan pendapatan atau biaya kebutuhan medis karena sakit yang risiko tersebut dipadukan (pooled) atau dipindahkan dari individu ke kelompok dengan kepersertaan yang bersifat wajib, dimana kontribusi diatur oleh peraturan tanpa memperhatikan tingkat risiko individu, sedangkan kontribusi terkait dengan pendapatan (biasanya dalam bentuk presentasi pendapatan), berorientasi not-for profit untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, dikelola secara professional dan ‘’surplus’’ dikembalikan lagi ke masyarakat untuk memberikan pelayanan yang lebih baik.
  3. BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) merupakan Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. BPJS kesehatan bersama BPJS Ketenagakerjaan (dahulu bernama Jamsostek) merupakan program pemerintah dalam kesatuan merupakan program pemerintah dalam kesatuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diresmikan pada tanggal 31 Desember 2013. Untuk BPJS Kesehatan mulai beroperasi sejak tanggal 1 Januari 2013, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi sejak 1 Juli 2014. BPJS Kesehatan sebelumnya bernama Askes (Asuransi Kesehatan), yang dikelola oleh PT Askes Indonesia (Persero), namun sesuai UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT. Askes Indonesia berubah menjadi BPJS Kesehatan sejak tanggal 1 Januari 2014 (Kementerian Kesehatan RI, 2013).

Dalam menunjang kesuksesan program JKN, BPJS Kesehatan menggunakan suatu metode pembiayaan baru pada fasilitas kesehatan tertentu, khususnya rumah sakit. Metode pembiayaan yang diterapkan dalam era JKN adalah metode pembayaran prospektif dandiharapkan dapat mewujudkan harapan sebagaimana tersebut di atas. Salah satu metodepembayaran prospektif yang kini dianut di Indonesia adalah casemix (case based payment) dantelah diterapkan sejak tahun 2008 pada program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Sejak diimplementasikannya sistem casemix di Indonesia telah dihasilkan tiga kaliperubahan besaran tarif, yaitu tarif INA-DRG tahun 2008, tarif INA-CBGs tahun 2013 dan tarifINA-CBGs tahun 2014. Pengelompokan kode diagnosis dan prosedur dilakukan denganmenggunakan grouper UNU (UNU grouper).

Tarif INA-CBGs dalam Jaminan Kesehatan NasionalTarif INA-CBGs yang digunakan dalam program JKN per 1 Januari 2014 diberlakukanberdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI dengan beberapa prinsip, salah satunya adalah tarifdikelompokkan menurut tipe dan kelas rumah sakit, yaitu terdiri dari: tarif rumah sakit kelas A,tarif rumah sakit kelas B, tarif rumah sakit kelas B pendidikan, tarif rumah sakit kelas C, tarifrumah sakit kelas D, tarif rumah sakit khusus rujukan Nasional, tarif rumah sakit umum rujukanNasional. Pengelompokan tarif berdasarkan penyesuaian setelah melihat besaran Hospital Base Rate (HBR) yang didapatkan dari perhitungan total biaya pengeluaran rumah sakit. Apabiladalam satu kelompok terdapat lebih dari satu rumah sakit, maka digunakan Mean Base Rate. Tarif rumah sakit terbagi atas 5 (lima) Regional didasarkan pada Indeks HargaKonsumen (IHK) dan telah disepakati bersama antara BPJS Kesehatan dengan Asosiasi FasilitasKesehatan Tingkat Lanjutan (AFKTL). Regionalisasi tarif INA-CBGs yang dimaksud antara lain:Regional I yaitu: Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan JawaTimur; Regional II yaitu: Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Lampung Bali, dan NTB;Regional III yaitu: NAD, Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat,Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, SulawesiBarat; Regional IV yaitu: Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah; Regional V yaitu: BangkaBelitung, NTT, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan PapuaBarat (Binsasi, E. 2016).

DAFTAR PUSTAKA

Binsasi, E. (2016). MODEL BESAR KLAIM (SEVERITY) YANG DIAJUKAN RUMAH SAKIT KEPADA BPJS KESEHATAN. SAINTEKBU, 8(2).SAINTEKBU: Jurnal Sains dan Teknologi Volume 8 no.2 Februari 2016ISSN : 1979-7141 31

 

Mukti, A. G. (2004). Reformasi Sistem Pembiayaan Kesehatan di Indonesia: Asuransi Kesehatan Sosial sebagai Pilihan. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, UGM, Yogyakarta.

Undang- Undang Repbulik Indonesia Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5256

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Sinar Grafika, Jakarta.Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 nomor 13

KESEHATAN, A. F. KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 455/MENKES/SK/XI/2013.