Sistem rujukan kesehatan di negara Indonesia telah dirumuskan dalam Permenkes No. 01 tahun 2012. Sistem rujukan pelayanan kesehatan merupakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik secara vertikal maupun horiontal. Sistem rujukan ini mengatur peserta darimana dan harus kemana memeriksakan keadaan sakitnya.

Pelaksanaan sistem rujukan di indonesia telah diatur dalam bentuk bertingkat atau berjenjang, yaitu Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, kedua dan ketiga, dimana dalam pelaksanaannya tidak berdiri sendiri-sendiri namun berada di suatu sistem dan saling berhubungan. Apabila pelayanan kesehatan primer tidak dapat melakukan tindakan medis tingkat primer maka dokter menyerahkan tanggung jawab tersebut ke tingkat pelayanan di atasnya, demikian seterusnya. Apabila seluruh faktor pendukung terpenuhi maka proses ini akan berjalan dengan baik dan masyarakat awam akan segera tertangani dengan tepat.

Hingga saat ini pelaksanaan sistem rujukan berjenjang di kabupaten sleman masih terus di sempunakan, terutama terkait dengan pemahaman peserta BPJS tentang sistem rujukan berjenjang.  Banyak sekali peserta yang datang ke PPK I ataupun di PPK II tidak memahami tentang mekanisme rujukan berjenjang. Mereka berharap bisa memilih rumah sakit sesuai dengan keinginan peserta. Sehingga banyak sekali menimbukan komplain peserta terhadap pelayanan yang di lakukan oleh BPJS. Langkah awal yang harus di lakukan adalah memberikan pemahaman kepada semua peserta BPJS tentang mekanisme rujukan berjenjang pesera BPJS Kesehatan. Hal ini juga di picu oleh peraturan presiden No 19 tahun 2016 tentang kenaikan iuran Jaminan kesehatan bagi peserta pekerja bukan penerima upah dan peserta bukan pekerja khusus kelas I dan kelas II. Dengan di berlakukannya peraturan ini maka peserta semakin menuntut kualiats pelayanan semakin bagus sesuai yang di harapkan pasien, sehingga banyak peserta yang datang ke PPK I hanya untuk meminta rujukan, atau pasien datang langsung ke rumah sakit tanpa melalui prosedur yang benar. Rujukan medis merupakan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab untuk masalah kedokteran sebagai respon terhadap ketidakmampuan fasilitas kesehatan untuk memenuhi kebutuhan para pasien dengan tujuan untuk menyembuhkan dan atau memulihkan status kesehatan pasien. Rujukan pelayanan kesehatan dimulai dari pelayanan kesehatan primer dan diteruskan ke jenjang pelayanan sekunder dan tersier yang hanya dapat diberikan jika ada rujukan dari pelayanan primer atau sekunder (Permenkes Republik Indonesia, No. 01 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan).

Berdasarkan Kepmenkes No.828 MENKES/SK/IX/2008 Definisi Operasional Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota pelayanan kesehatan rujukan terdiri dari 2 cakupan yaitu Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin dan Cakupan Pelayanan Gawat Darurat level 1 yang harus diberikan.

  1. Definisi Sistem Rujukan Berjenjang

Sistem rujukan pelayanan kesehatan merupakan wujud dari penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggungjawab pelayanan kesehatan secara timbal balik, baik secara vertikal maupu horizontal, struktur ataupun fungsional terhadap kasus kasus penyakit atau masalah penyakit atau permasalahan kesehatan yang di hadapi (UU RI No 44 tahun 2009). Rjukan medis merupakan pelimpahan wewenang dan tanggungjawab yang berkaitan dengan masalah kedokteran sebagai respon terhadap ketidakmampuan fasilitas kesehatan untuk memenuhi kebutuhan pasien dengan tujuan untuk menyembuhkan dan atau memulihkan status kesehatan pasien (Kementrian Kesehatan RI 2012, Pedoman Sistem Rujukan Nasional Direktorat Jendral BUK (Bina Upaya Kesehatan)

Berdasarkan hasil diskusi dengan warga kecamatan Seyegan masih banyak warga yang belum memahami tentang sistem rujukan berjenjang yang telah di berlakukan oleh pemerintah. Tapi dengan di adakannya penyuluhan tentang rujukan berjenjang sebagian besar warga memahami dan mengerti bagaimana mekanisme sistem rujukan berjenjang yang di inginkan pemerintah. Sebelumnya warga memahami jika ada peserta BPJS yang sakit, maka peserta tersebut dapat memilih bebas rumah sakit sesuai yang di inginkan.

Beberapa literatur menyatakan karakteristik rujukan medis adalah sebagai berikut:

  1. Menurut WHO (pada Referral Health System, 2010), karakteristik rujukan medis adalah:
  2. Adanya kerjasama antara fasilitas pelayanan kesehatan;
  3. Kepatuhan terhadap SOP rujukan;
  4. Kelengkapan sumber daya pendukung, termasuk transportasi dan komunikasi;
  5. Kelengkapan formulir rujukan;
  6. Komunikasi pra rujukan dengan fasilitas tujuan rujukan; dan
  7. Ketentuan rujuk balik.
  8. Menurut UNFPA (dalam The Health Referral System in Indonesia, 2005), karakteristik rujukan medis dinyatakan sebagai berikut:
  9. Ketepatan dalam merujuk
  10. Pertimbangan kemampuan bayar pasien
  11. Kelayakan dan keterjangkauan fasilitas rujukan
  12. Kepatuhan terhadap kebijakan dan SOP rujukan
  13. Kelengkapan fasilitas kesehatan rujukan lebih baik daripada perujuk
  14. Melakukan rujukan balik dan juga feedback ke fasilitas perujuk.
  15. Menurut KEMENKES dalam Pedoman Sistem Rujukan Nasional tahun 2012 :
  16. Rujukan berdasarkan indikasi
  17. Prosedur rujukan pada kasus kegawatan
  18. Melakukan rujukan balik ke fasilitas perujuk
  19. Keterjangkauan fasilitas rujukan
  20. Rujukan pertama dari fasilitas primer
  1. Prosedur Rujukan

Pada dasarnya, prosedur fasilitas pemberi pelayanan kesehatan pengirim rujukan adalah sebagai berikut (Pedoman Sistem Rujukan Nasional KemenKes tahun 2012) :

  1. Menjelaskan kepada para pasien atau keluarganya tentang alasan rujuk;
  2. Melakukan komunikasi dengan fasilitas kesehatan yang dituju sebelum merujuk;
  3. Membuat surat rujukan dan juga melampirkan hasil diagnosis pasien dan catatan medisnya;
  4. Mencatat pada register dan juga membuat laporan rujukan;
  5. Stabilisasi keadaan umum pasien, dan dipertahankan selama dalam perjalanan;
  6. Pendampingan pasien oleh tenaga kesehatan;
  7. Menyerahkan surat rujukan kepada pihak-pihak yang berwenang di fasilitas pelayanan kesehatan di tempat rujukan;
  8. Surat rujukan pertama harus berasal dari fasilitas pelayanan kesehatan primer, kecuali dalam keadaan darurat; dan
  9. Ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Askes, Jamkesmas, Jamkesda, SKTM dan badan penjamin kesehatan lainnya tetap berlaku.

Skema 1.1. Sistem Rujukan Kesehatan Era JKN

screenshot_1

Sumber: Permenkes 001 tahun 2012

Pelayanan kesehatan tingkat pertama meliputi pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik (primer) meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap. Pola rujukan berjenjang yang bisa dilaksanakan dengan baik akan membuat Rumah Sakit bisa fokus untuk meningkatkan mutu pelayanannya dalam menangani pasien yang dirujuk dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) karena membutuhkan penanganan spesialistik. Adanya keluhan pasien karena tidak mendapatkan kamar perawatan di rumah sakit ataupun rumah sakit penuh dapat dikurangi. Pada saat mendaftar, peserta BPJS Kesehatan dapat memilih FKTP terdekat dengan tempat tinggal, untuk memudahkan peserta dalam hal pelayanan kesehatan yang optimal, dan setelah tiga bulan peserta boleh pindah ke FKTP lain jika menginginkannya dengan cara melapor ke Kantor Cabang BPJS Kesehatan terdekat.

Adapun prosedur sarana kesehatan penerima rujukan adalah (Pedoman Sistem Rujukan Nasional KemenKes tahun 2012) :

  1. Menerima rujukan pasien dan membuat tanda terima pasien;
  2. Mencatat kasus-kasus rujukan dan membuat laporan penerimaan rujukan;
  3. Mendiagnosis dan melakukan tindakan medis yang diperlukan, serta melaksanakan perawatan disertai catatan medik sesuai ketentuan;
  4. Memberikan informasi medis kepada pihak sarana pelayanan pengirim rujukan;
  5. Membuat surat rujukan kepada sarana pelayanan kesehatan lebih tinggi dan mengirim tembusannya. kepada sarana kesehatan pengirim pertama; dan

Membuat rujukan balik kepada fasilitas pelayanan perujuk bila sudah tidak memerlukan pelayanan medis spesialistik atau subspesialistik dan setelah kondisi pasien.

Gambar 2.2

Alur Sistem Rujukan Nasional Pada Banyak Fasilitas Pelayanan Kesehatan

screenshot_2

Sumber: Pedoman Sistem Rujukan Nasional, Kemenkes, 2012

  1. Pencatatan dan Pelaporan

Tanpa membedakan tingkat fasilitas kesehatannya, register rujukan akan terdiri dari register penerimaan rujukan pasien, pengiriman rujukan pasien, pengiriman rujuk balik pasien, dan penerimaan rujuk balik pasien. Setelah data yang ada tersebut diolah, data tersebut lalu dapat dijadikan sumber informasi bagi manajemen fasilitas kesehatan yang bersangkutan dalam hal pengelolaan pasien rujukan (Pedoman Sistem Rujukan Nasional KemenKes tahun 2012). Pelaporan dilakukan rutin setiap 3 (tiga) bulan sekali pada Dinas Kesehatan setempat sesuai jenjangnya.

Menurut jenis nya rujukan di bagi menjedi 2 yaitu

  1. Rujukan vertikal merupakan rujukan antar pelayanan kesehatan yang berbeda tingkatan.
  2. Rujukan vertikal dari tingkatan pelayanan yang lebih rendah ke tingkatan yg lebih tinggi dilakukan apabila:
  • Pasien membutuhkan pelayanan kesehatan spesialistik atau subspesialistik;
  • Perujuk tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan fasilitas, peralatan dan/atau ketenagaan.
  1. Rujukan vertikal dari tingkatan pelayanan yang lebih tinggi ke tingkatan yg lebih rendah dilakukan apabila:
  • Permasalahan pasien dpt ditangani oleh tingkatan pelayanan yg lebih rendah sesuai dgn kompetensi dan kewenangannya;
  • Kompetensi dan kewenangan pelayanan tingkat pertama atau kedua lebih baik dalam menangani pasien tersebut;
  • Pasien memerlukan pelayanan lanjutan yg dpt ditangani oleh tingkatan pelayanan yg lebih rendah & untuk alasan kemudahan, efisiensi dan pelayanan jangka panjang; dan/atau
  • Perujuk tdk dpt memberikan pelayanan kesehatan sesuai dgn kebutuhan pasien karena keterbatasan sarana, prasarana, peralatan dan/atau ketenagaan.
  1. Rujukan horizontal merupakan rujukan antar pelayanan kesehatan dalam satu tingkatan.

Rujukan horizontal dilakukan apabila perujuk tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan fasilitas, peralatan dan/atau ketenagaan yg sifatnya sementara atau menetap. Ketimpangan yang sering terjadi di masyarakat awam adalah pemahaman masyarakat tentang alur ini sangat rendah sehingga sebagian mereka tidak mendapatkan pelayanan yang sebagaimana mestinya. Masyarakat kebanyakan cenderung mengakses pelayanan kesehatan terdekat atau mungkin paling murah tanpa memperdulikan kompetensi institusi ataupun operator yang memberikan pelayanan (Permenkes No 001 Tahun 2012 Tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan)

Ketentuan pelayanan rujukan berjenjang dapat dikecualikan dalam kondisi

  1. Terjadi kegawatdaruratan (Kondisi kegawatdarurtan mengikuti ketentuan yang berlaku)
  2. Bencana (criteria bencana di tentukan oleh pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah
  3. Kekhususan permasalahan kesehatan pasien (untuk kasus yang sudah ditegakan rencana terapinya dan terapi tersebut hanya dapat dilakukan di fasilitas kesehatan lanjutan)
  4. Pertimbangan Geografis
  5. Pertimbangan ketersediaan fasilitas (Buku Panduan Praktis Sistem Rujukan BPJS Kesehatan)

Manfaat Sistem Rujukan

  1. Dari sudut pemerintah sebagai penentu kebijakan (policy maker), manfaat sistem rujukan adalah membantu penghematan dana, karena tidak perlu menyediakan berbagai macam peralatan kedokteran pada setiap sarana kesehatan; memperjelas sistem pelayanan kesehatan, karena terdapat hubungan kerja antara berbagai sarana kesehatan yang tersedia; memudahkan pekerjaan administrasi, terutama pada aspek perencanaan.
  2. Dari sudut masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan (health consumer), manfaat sistem rujukan adalah meringankan biaya pengobatan, karena dapat dihindari pemeriksaan yang sama secara berulang-ulang; mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan, karena telah diketahui dengan jelas fungsi dan wewenang setiap sarana pelayanan kesehatan.
  3. Dari sudut kalangan kesehatan sebagai penyelenggara pelayanan keseahatan (health provider), manfaat sistem rujukan adalah memperjelas jenjang karier tenaga kesehatan dengan berbagai akibat positif lainnya seperti semangat kerja, ketekunan, dan dedikasi; membantu peningkatan pengetahuan dan ketrampilan, yaitu: kerja sama yang terjalin; memudahkan atau meringankan beban tugas, karena setiap sarana kesehatan mempunyai tugas dan kewajiban tertentu.

Dalam membina sistem rujukan ini perlu ditentukan beberapa hal:

  1. Regionalisasi

Regionalisasi adalah pembagian wilayah pelaksanaan system rujukan. Pembagian wilayah ini didasarkan atas pembagian wilayah secara administrative, tetapi dimana perlu didasarkan atas lokasi atau mudahnya system rujukan itu dicapai. Hal ini untuk menjaga agar pusat system rujukan mendapat arus penderita secara merata. Tiap tingkat unit kesehatan diharapkan melakukan penyaringan terhadap penderita yang akan disalurkan dalam system rujukan. Penderita yang dapat melayani oleh unit kesehatan tersebut, tidak perlu dikirim ke unit lain yang lebih mampu.

  1. Penyaringan  (screening)

Oleh tiap tingkat unit kesehatan. Tiap unit kesehatan diharapkan melakukan penyaringan terhadap penderita yang akan disalurkan dalam system rujukan. Penderita yang dapat melayani oleh unit kesehatan tersebut, tidak perlu dikirim ke unit lain yang lebih mampu

  1. Kemampuan unit kesehatan dan petugas.

Kemampuan unit kesehatan tergantung pada macam petugas dan peralatannya. Walaupun demikian diharapkan mereka dapat melakukan keterampilan tertentu. Khususnya dalam perawatan ibu dijabarkan keterampilan yang  masing-masing diharapkan dari unit kesehatan, beserta petugasnya

  1. KESIMPULAN

Pencapaian Sistem rujukan Peserta BPJS di harapkan bisa berjalan dengan baik sehingga seluruh peserta BPJS dapat mendapatkn pelayanan kesehatan yang optimal. Hal ini perlu dukungan dari berbagai pihak termasuk peran pemerintah pusat, pemerintah daerah dan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Presiden No 19 Tahun 2016, Tentang Perubahan kedua atas PEraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan, Tanggal 31 Maret 2016,  Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62

Permenkes Republik Indonesia, No. 01 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan, 30 Januari 2012, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomer 122

Kepmenkes No.828 MENKES/SK/IX/2008 Tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal di bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota

Undang Undang Republik Indonesia No 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072

Menurut WHO (pada Referral Health System, 2010)

Menurut UNFPA (dalam The Health Referral System in Indonesia, 2005), Karakteristik Rujukan Medis.

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Lampiran I Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Rujukan Peyananan Kesehatan

Pedoman Sistem Rujukan Nasional, Direktorat Jendral Bina Upaya Kesehatan Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta Tahun 2012