Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 69 tahun 2013 tentang Standar tarif pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan tingkat lanjutan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan dibedakan menjadi :

  1. Tarif Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. BPJS Kesehatan membayar kapitasi setiap bulan maksimal tanggal 15 (Lima Belas) bulan berjalan tanpa perlu diajukan klaim oleh Fasilitas Kesehatan tingkat pertama.
  2. Tarif Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan yang melaksanakan pelayanan kesehatan kepada Peserta Program Jaminan Kesehatan berupa Rawat Inap Tingkat Pertama dan pelayanan Kebidanan dan Neonatal.
  3. Tarif Indonesian – Case Based Groups yang selanjutnya disebut Tarif INA-CBG’s adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan atas paket layanan yang didasarkan kepada pengelompokan diagnosis penyakit.

Dulu tarif di Indonesia Diagnosis Related Group (DRG) sekarang menjadi Case Based Groups/CBGs untuk pelayanan di Rumah Sakit. Diagnostic Related Group’s adalah sistem pemberian imbalan jasa pelayanan pada PPK yang ditetapkan berdasarkan pengelompokan diagnose, tanpa memperhatikan jumlah tindakan/pelayanan yang diberikan.  Konsep ini dikembangankan di AS pada peserta program Medicare dan Medicaid, melalui suatu studi yang diselenggarakan oleh ‘’Yale – University’’(1984). Tujuan penerapan DRG’s adalah untuk upaya pengendalian biaya dan menjaga mutu pelayanan (Sulastomo, 2000).

System Diagnose Related Group (DRG system) pembayaran dilakukan dengan melihat diagnosis penyakit yang dialami pasien. Sejak tahun 2008, Indonesia telah membayar rumah sakit yang melayani program Jamkesmas dengan sistem pembayaran prospektif yang dikemas dalam bentuk DRG (Diagnosis-Related Group). Sistem ini berlanjut ditahun 2014 melalui program Jaminan Kesehatan Nasional. BPJS Kesehatan akan membayar Rumah sakit berdasarkan besaran yang sudah ditetapkan sesuai dengan diagnosa pasien dengan sistem Ina CBG’s (Case Based Group) yang di atur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 440/MENKES/SK/XII/2012 tentang tarif rumah sakit berdasarkan INDONESIA Case Based Groups (INA-CBGs) .

Indonesia Case Base Groups (INA-CBGs) dianggap lebih universal, dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan local dan Intelectual Property (IP) bisa dimiliki. Melalui INA-CBGs dapat terbaca oleh kode ICD 10 dan ICD 9 dengan mudah karena menggunakan 5 digit yang terdiri dari alphabet dan numerik yang ekuivalen dengan kode ICD 10 untuk diagnosa (14.500 kode) dan ICD 9 untuk prosedur/tindakan (7.500 kode) yang dikelompokkan menjadi   1077 kode CBG (789 rawat inap dan 288 rawat jalan). Adapun tarif INA- CBG’s meliputi: (Kemenkes, 2012)

  • Tarif pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh rumah sakit kelas A, kelas B, kelas C dan kelas D dalam regional 1
  • Tarif pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh rumah sakit kelas A, kelas B, kelas C dan kelas D dalam regional 2
  • Tarif pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh rumah sakit kelas A, kelas B, kelas C dan kelas D dalam regional 3
  • Tarif pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh rumah sakit kelas A, kelas B, kelas C dan kelas D dalam regional 4
  • Tarif pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh rumah sakit kelas A, kelas B, kelas C dan kelas D dalam regional 5
  • Tarif pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh rumah sakit umum rujukan nasional
  • Tarif pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh rumah sakit khusus rujukan nasional (Kemenkes, 2012).

Kekuatan cara pembayaran pelayanan kesehatan fee for service :

  1. Merupakan sistem yang baik untuk memberikan imbalan yang sesuai dengan tingkat kesulitan pasien
  2. Pendapatan dokter dapat dihubungkan dengan beban pekerjaannya
  3. Dokter tergerak membuat catatan prakteknya secara berlebih
  4. Pasien mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi dokter agar memberikan pelayanan terbaik untuk dirinya.

Sedangkan untuk kapitasi memiliki  kekuatan   :

  1. Secara administratif mudah
  2. Penanganan medis tidak dipengaruhi meminimalkan oleh keuntungan ekonomi
  3. Memudahkan penyusunan anggaran belanja pelayanan kesehatan
  4. Dokter tergerak untuk meminimalkan biaya penanganan medik (Trisnantoro, 2004).

Kelemahan cara pembayaran pelayananan kesehatan fee for service :

  1. Merangsang dokter untuk memberikan pelayanan berlebihan dengan dasar motivasi ekonomi (menaikan pendapatan)
  2. Dokter cenderung memberikan pelayanan medik ke kasus-kasus yang memberikan keuntungan besar
  3. Mempunyai tendensi meningkatkan inflasi pelayanan kesehatan
  4. Sulit menyusun anggaran sebelumnya.

Sedangkan untuk pembayaran dengan kapitasi memiliki kelemahan sebagai berikut :

  1. Dokter cenderung memiliki orang-orang yang tidak mempunyai risiko sakit parah atau memiliki pasien yang tidak kompleks
  2. Dokter mungkin menjadi kurang melayani pasiennya, tidak ramah, tergesa-gesa dan berperilaku tidak baik. Keadaan ini diperparah apabila dokter mempunyai tanggungan yang terlalu banyak
  3. Catatan mengenai prakteknya cenderung menjadi tidak baik
  4. Jika tujuan kapitasi untuk mengurangi anggaran berjalan keterlaluan, maka pasien akan menjadi terlantar (Trisnantoro, 2004).

Pola pembayaran Case Based Groups adalah salah satu pola pembayaran prospektif kepada FKRTL berupa pengelompokkan diagnosis dan prosedur yang memiliki ciri klinis dan penggunaan sumber daya yang mirip atau sama. Untuk tarif yang berlaku pada 1 Januari 2014, telah dilakukan penyesuaian dari tarif INA-CBGs Jamkesmas dan telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan (PerMenkes) Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada FKTP dan FKRTL dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan.

Dalam menunjang kesuksesan program JKN, BPJS Kesehatan menggunakan suatu metode pembiayaan baru pada fasilitas kesehatan tertentu, khususnya rumah sakit. Metode pembiayaan yang diterapkan dalam era JKN adalah metode pembayaran prospektif dan diharapkan dapat mewujudkan harapan sebagaimana tersebut di atas. Salah satu metode pembayaran prospektif yang kini dianut di Indonesia adalah casemix (case based payment) dan telah diterapkan sejak tahun 2008 pada program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).

Sejak diimplementasikannya sistem casemix di Indonesia telah dihasilkan tiga kali perubahan besaran tarif, yaitu tarif INA-DRG tahun 2008, tarif INA-CBGs tahun 2013 dan tarif INA-CBGs tahun 2014. Pengelompokan kode diagnosis dan prosedur dilakukan dengan menggunakan grouper UNU (UNU grouper).

Tarif INA-CBGs dalam Jaminan Kesehatan Nasional Tarif INA-CBGs yang digunakan dalam program JKN per 1 Januari 2014 diberlakukan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI dengan beberapa prinsip, salah satunya adalah tarif dikelompokkan menurut tipe dan kelas rumah sakit, yaitu terdiri dari: tarif rumah sakit kelas A, tarif rumah sakit kelas B, tarif rumah sakit kelas B pendidikan, tarif rumah sakit kelas C, tarif rumah sakit kelas D, tarif rumah sakit khusus rujukan Nasional, tarif rumah sakit umum rujukan Nasional. Pengelompokan tarif berdasarkan penyesuaian setelah melihat besaran Hospital Base Rate (HBR) yang didapatkan dari perhitungan total biaya pengeluaran rumah sakit. Apabila dalam satu kelompok terdapat lebih dari satu rumah sakit, maka digunakan Mean Base Rate.

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Sulastomo, 2000, Manajemen Kesehatan, 92, 9-100, 194-200, Gramedia PustakaTama, Jakarta

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 440/Menkes/Sk/Xii/2012 Tentangtarif Rumah Sakit Berdasarkan  Indonesia Case Based Group (INA-CBG),

Trisnantoro, L. (2004). Memahami penggunaan ilmu ekonomi dalam manajemen rumah sakit. Gadjah Mada University Press.