Menurut Kieny dan Evans (2013) Universal Health Coverage (UHC) atau kadang-kadang disebut cakupan universal, adalah aspirasi bahwa semua orang mendapatkan pelayanan kesehatan yang mereka butuhkan tanpa mengalami kesulitan keuangan untuk membayar. UHC ditetapkan berdasarkan konstitusi WHO 1948 yang menyatakan kesehatan merupakan hak asasi manusia. Penetapan ini diperkuat dengan deklarasi Alma-Ata pada 1978. Deklarasi ini membuat Istilah UHC menjadi semakin populer dalam dunia internasional.

Berdasarkan Deklarasi tersebut, pasca Perang Dunia II beberapa negara mengambil inisiatif untuk mengembangkan jaminan sosial, antara lain jaminan kesehatan bagi semua penduduk (Universal Health Coverage). Dalam sidang ke-58 tahun 2005 di Jenewa, World Health Assembly (WHA) menggaris bawahi perlunya pengembangan sistem pembiayaan kesehatan yang menjamin tersedianya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan memberikan perlindungan kepada mereka terhadap risiko keuangan. WHA ke-58 mengeluarkan resolusi yang menyatakan, pembiayaan kesehatan yang berkelanjutan melalui Universal Health Coverage diselenggarakan melalui mekanisme asuransi kesehatan sosial. WHA juga menyarankan kepada WHO agar mendorong negara-negara anggota untuk mengevaluasi dampak perubahan sistem pembiayaan kesehatan terhadap pelayanan kesehatan ketika mereka bergerak menuju Universal Health Coverage.

Menyadari hal ini, Negara-negara anggota PBB menekankan bahwa UHC penting untuk pembangunan manusia secara keseluruhan dan menunjukkan bahwa itu harus dimasukkan dalam agenda pembangunan pasca-2015. Bergerak lebih dekat ke UHC kontribusi untuk “kenikmatan tertinggi standar kesehatan” yang, sebagaimana tercantum dalam konstitusi WHO, adalah “salah satu hak dasar setiap manusia tanpa membedakan ras, agama, keyakinan politik, ekonomi atau kondisi sosial “.

Konsep Universal Health Coverage (UHC) telah banyak diadopsi oleh berbagai Negara, seperti Thailand, Cina, Amerika, Turki, India, Kenya, Ghana, Tunisia, Philippina, dan Malaysia. Keberhasilan pembiayaan kesehatan dalam konsep UHC (Universal Health Coverage) didapatkan dari Thailand. Pada tahun 1991, dua pertiga dari penduduk Thailand tidak memiliki asuransi kesehatan. Namun, pada tahun 2000, hanya 20,3% dari penduduk Thailand yang tidak diasuransikan. Setelah diberlakukannya Universal Health Coverage (UHC), angka ini turun menjadi kurang dari 4% (Puenpatom dan Rosenman, 2008). UHC di Indonesia diadopsi dalam bentuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai program perlindungan kesehatan masyarakat secara nasional dibawah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan).Pelayanan dasar adalah konsep manajemen yang efisien yang membagi layanan kesehatan dengan tingkat dasar (selanjutnya disebut layanan primer). Dulu layanan primer disebut layanan Pemberi Pelayanan Tingkat I (PPK I) seperti salah satunya layanan di Puskesmas. Konsep layanan dasar tidak ada hubungannya dengan kebutuhan dasar. Tidak semua kebutuhan dasar dapat dilayani di fasilitas kesehatan dasar/primer.

Berdasarkan Permenkes No. 75 tahun 2014 Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat. Berdasarkan Kepmenkes No.828 MENKES/SK/IX/2008 Standar Pelayanan Minimal adalah suatu standar dengan batas-batas tertentu untuk mengukur kinerja penyelenggaraan kewenangan wajib daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat yang mencakup jenis pelayanan, indikator dan nilai (benchmark).

Fungsi standar pelayanan minimal Puskesmas adalah :

  1. Menjamin terselenggaranya mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata.
  2. Menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai pemerintah sebagai penyedia pelayanan kepada masyarakat.
  3. Pedoman pengukuran kinerja penyelenggaraan bidang kesehatan.
  4. Acuan prioritas perencanaan daerah dan pembiayaan APBD bidang kesehatan dalam melakukan pengevaluasian dan monitoring pelaksanaan pelayanan kesehatan.

Berdasarkan Kepmenkes No.828 MENKES/SK/IX/2008 Definisi Operasional Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota salah satu jenis pelayanannya adalah pelayanan kesehatan dasar dengan 14 cakupan yaitu :

  1. Cakupan kunjungan Ibu Hamil K- 4.

Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar paling sedikit empat kali, triwulan ketiga umur kehamilan.

  1. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani.

Komplikasi kebidanan pada kehamilan, persalinan, nifas.

  1. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.

Proses pelayanan persalinan dimulai pada kala I sampai dengan kala IV persalinan.

  1. Cakupan Pelayanan Nifas.

Pelayanan kepada ibu nifas sedikitnya 3 kali, pada 6 jam pasca persalinan s.d 3 hari; pada minggu ke II, dan pada minggu ke VI termasuk persiapan dan/atau pemasangan KB Pasca Persalinan

  1. Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani.

Bayi berumur 0 – 28 hari, dengan penyakit dan kelainan yang dapat menyebabkan kesakitan, kecacatan, dan kematian.

  1. Cakupan Kunjungan Bayi.

Setiap bayi memperoleh pelayanan kesehatan minimal 4 kali yaitu 1 kali pada umur 29 hari-3 bulan, 1 kali pada umur 3-6 bulan, 1 kali pada umur 6-9 bulan, dan 1 kali pada umur 9-11 bulan.

  1. Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI).

Imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0-11 bulan), Ibu hamil, WUS dan anak sekolah tingkat dasar.

  1. Cakupan pelayanan anak balita.

Mencakup Pemantauan pertumbuhan dan pemantauan perkembangan setiap anak usia 12-59 bulan dilaksanakan minimal 2 kali pertahun (setiap 6 bulan).

  1. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6–24 bulan keluarga miskin.

Pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 Bulan dari keluarga miskin selama 90 hari.

  1. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan.

Balita gizi buruk yang ditangani di sarana pelayanan kesehatan sesuai tatalaksana gizi buruk di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

  1. Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat.

Pemeriksaan kesehatan umum, kesehatan gigi dan mulut siswa kelas 1 SD dan Madrasah Ibtidaiyah yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan bersama guru, dokter kecil.

 

  1. Cakupan peserta KB aktif.

Pasangan suami – isteri, yang istrinya berusia 15–49 tahun. angka cakupan peserta KB aktif menunjukkan tingkat pemanfaatan kontrasepsi di antara para Pasangan Usia Subur (PUS).

  1. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit.
  2. Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun.
  3. Penemuan Penderita Pneumonia Balita.
  4. Penemuan pasien baru TB BTA Positif.
  5. Penderita DBD yang ditangani.
  6. Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin.

Jumlah pasien masyarakat miskin di puskesmas pada kurun waktu tertentu.

  1. Standar SDM puskesmas

Berdasarkan Permenkes Nomor 75 tahun 2014, Sumber daya manusia Puskesmas terdiri atas Tenaga Kesehatan dan tenaga non kesehatan. Jenis dan jumlah Tenaga Kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung berdasarkan analisis beban kerja, dengan mempertimbangkan jumlah pelayanan yang diselenggarakan, jumlah penduduk dan persebarannya, karakteristik wilayah kerja, luas wilayah kerja, ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lainnya di wilayah kerja, dan pembagian waktu kerja.

Jenis Tenaga Kesehatan di Puskesmas paling sedikit terdiri atas:

  1. Dokter atau dokter layanan primer;
  2. Dokter gigi;
  3. Perawat;
  4. Bidan;
  5. Tenaga kesehatan masyarakat;
  6. Tenaga kesehatan lingkungan;
  7. Ahli teknologi laboratorium medik;
  8. Tenaga gizi; dan
  9. Tenaga kefarmasian.